KOMITMEN KEPALA DAERAH CEGAH KORUPSI SEKTOR PERBANKAN
Keterangan Gambar : Dalam rangka pencegahan korupsi dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah pada sektor perbankan, Bank Kalsel menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Bupati, Walikota, dan Sekda se Kalimantan Selatan melalui Video Conference (Vidcon). Bupati H Sukamta bersama Sekda H Dahnial Kifli, Asisten Bidang Ekobangkesra Ahmad Hairin, dan Kepala Inspektorat Sutrisno mengikuti Vidcon tersebut di Ruang VIP Setda Tala, Kamis (18/6).

KOMITMEN KEPALA DAERAH CEGAH KORUPSI SEKTOR PERBANKAN

Dalam rangka pencegahan korupsi dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah pada sektor perbankan, Bank Kalsel menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Bupati, Walikota, dan Sekda se Kalimantan Selatan melalui Video Conference (Vidcon). Bupati H Sukamta bersama Sekda H Dahnial Kifli, Asisten Bidang Ekobangkesra Ahmad Hairin, dan Kepala Inspektorat Sutrisno mengikuti Vidcon tersebut di Ruang VIP Setda Tala, Kamis (18/6).

Rakor dibuka secara resmi dengan Sambutan Gubernur Kalsel yang dibacakan oleh Sekda Kalsel Abdul Haris Makkie. Dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber Ketua Tim Satgas Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Ahmad Soekro Tratmono dari OJK Pusat, Kepala OJK Regional 9 Kalimantan Riza Aulia Ibrahim, dan Dirut Bank Kalsel Agus Syabarrudin.

"Mari kita komitmen bersama menghentikan segala potensi penyalahgunaan keuangan daerah khususnya yang melibatkan perbankan daerah. Apabila ada intervensi atau bujuk rayu dari pihak lain kepada Bapak/Ibu para Kepala Daerah, adukan kepada kami atau tolak demi kebaikan", ujar Dian Patria.

Bupati H Sukamta pada rakor tersebut menerangkan bahwa perbankan adalah mesin ekonomi pembangunan daerah, khususnya Bank Kalsel. Dengan sistem yang jelas dan koordinasi yang baik, Bupati yakin tidak ada penyalahgunaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu Bupati pun mengusulkan kepada Dirut Bank Kalsel Agus Syabarrudin agar penyaluran bunga deposito yang masuk ke kas daerah tidak ada keterlambatan.

"Kami mohon penyaluran bunga deposito tidak terjadi keterlambatan agar langsung masuk ke kas daerah. Kita tidak ingin karena keterlambatan penyaluran, saat audit BPK jadi temuan. Saya berani jamin tidak ada fee asuransi, fee kredit, fee bunga yang masuk ke ke kantong pribadi kami. Saya paling anti dengan hal yang seperti itu", pungkas Bupati.

Usai Rakor, seluruh Kepala Daerah bersama unsur perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah di sektor perbankan. KPK pun mengajak untuk terus berkomunikasi apabila ada hal-hal yang dikira perlu untuk dikoordinasikan demi pencegahan korupsi. (Diskominfo Tala)

Bagikan halaman ini

Berita Lainnya