DATA TIGA KECAMATAN DIVALIDASI UNTUK TINGKATKAN KESADARAN PAJAK
PELAIHARI - Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pajak Bumi Bangunan (PBB) tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tala. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang berarti setiap warga yang mempunyai hak atas bumi dan bangunan wajib untuk membayar pajak.
Disampaikan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB Muhammad Badarudin saat ditemui Diskominfo pada Selasa (2/3) di ruang kerjanya, Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data PBB untuk Tahun 2021 difokuskan pada tiga wilayah kecamatan yaitu Takisung, Bajuin dan Tambang Ulang.
"Salah satu faktor pelaksanaan kegiatan ini adalah karena masih ada data yang belum valid, oleh karena itu secara aktif kami melakukan kegiatan ini untuk kemudian difokuskan pada tiga kecamatan yaitu, Takisung, Bajuin dan Tambang Ulang dan sekarang sedang berjalan," tuturnya.
Badarudin juga mengungkapkan, dalam upaya pemutakhiran data PBB pihaknya telah merekrut sebanyak dua belas petugas yang merupakan putra/putri daerah yang berkompetensi. Selain itu Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim melalui Aparatur Desa atau pemuda setempat. Badarudin berharap, dengan pelaksanaan pemutakhiran data PBB masyarakat dapat berperan aktif memberikan data yang valid serta meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak sehingga berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
"Pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan pendapat asli daerah dan dari pendapatan asli daerah sebenarnya akan didistribusikan lagi kepada desa dalam bentuk bagi hasil dana dan retribusi, " ungkapnya.
Lebih lanjut Badarudin berpesan kepada masyarakat yang telah membayar pajak PBB untuk dapat menyimpan bukti pembayaran jika sewaktu-waktu diperlukan. (DISKOMINFO TALA)