UPPB, SOLUSI PEMKAB TALA DALAM MENINGKATKAN MUTU KARET PETANI
PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) melalui Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut (Distanhorbun Tala) selama ini turut memperhatikan kondisi perkembangan harga karet demi kesejahteraan para petani. Hal ini terungkap saat Distanhorbun Tala menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (DPRD Tanbu) untuk memperdalam informasi terkait Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar) (UPPB) yang menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan harga karet bagi petani, Jumat (7/5).
Sekretaris Distanhorbun Tala Iwan Persada didampingi Kepala Bidang Perkebunan Distanhorbun Tala Edy Hariyadi dan Kepala Seksi Pemasaran dan Pengolahan Distanhorbun Tala Agus SPY menerima rombongan DPRD Tanbu yang berjumlah 8 orang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II H. Sayid Umar Alydrus.
Edy Hariyadi menjelaskan bahwa perkembangan perkebunan karet di Tala ini bermula tahun 1990-an. Pada tahun tersebut banyak masyarakat belum memahami tanaman ini, bahkan bibit karet pun tidak di tanam.
"Ada yang disimpan di belakang pintu rumah," ucapnya.
Kemudian, seiring waktu tanaman karet di Tala mulai mendominasi. Terbukti ada sekitar 14 ribu hektare tanaman karet milik masyarakat yang dikelola. Namun saat produksi, petani karet kesulitan untuk menjual dengan harga layak, lantaran banyak yang menjual dengan keadaan bercampur sampah bahkan batu. Sehingga harga jual pun menjadi sangat murah.
Tidak itu saja, penjualan juga langsung kepada pedagang. Sehingga tidak ada harga yang dapat menjadi tolak ukur atas kualitas yang dihasilkan dari karet itu sendiri.
Berkaca dari persoalan itu, akhirnya Distanhorbun Tala melakukan pembentukan UPPB, sehingga petani mendapat informasi tentang perkembangan karet. Tujuan pembentukan UPPB ini untuk meningkatkan mutu karet petani di Tala. Sehingga mutu karet alam nasional juga memiliki dampak melalui fungsi kelembagaan dan pemasaran yang teroganisasi ini.
"Adanya UPPB, kami sudah kerjasama dengan pihak perusahaan di Batulicin Tanah Bumbu," ungkapnya.
Komisi II DPRD Tanbu pun menyambut dan mengapresiasi atas upaya Pemkab Tala yang turut memperhatikan kesejahteraan petani karet. Ketua Komisi II DPRD Tanbu H. Sayid Umar Alydrus mengungkapkan bahwa dirinya sudah mendapat pemaparan cukup luas tentang UPPB, seiring juga kawasan perkebunan karet di Tanbu masih mencapai 5 ribu hektare. Tentu, segala informasi yang didapatkan akan menjadi bahan bagi SKPD terkait di Kabupaten Tanah Bumbu dalam menerapkan dan mengatasi persoalan serupa.
Anggota Komisi II DPRD Tanbu yang hadir tidak menyiakan sesi tanya jawab. Mulai dari bagaimana menangani keluhan petani mengenai karet yang tidak normal, hingga bertanya terkait kerangka penyelenggaraan UPPB itu sendiri. Semua itu mendapat jawaban dengan baik oleh Edy Hariyadi. (DISKOMINFO TALA/ARD/HM)