Representasi Capaian Skrining Riwayat Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut
Pelaihari - Program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2014, tentu banyak dinamika kebijakan, program strategis yang diberlakukan untuk memastikan program JKN dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Melalui Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan pada pasal 48, salah satu manfaat pelayanan promotif preventif adalah pelayanan skrining riwayat kesehatan. Skrining riwayat kesehatan atau disingkat dengan SRK merupakan upaya preventif yang dapat menjaring peserta dengan potensi resiko penyakit Diabetes, Hipertensi, Gagal Ginjal dan Jantung Koroner. Kegiatan pengisian SRK ini sangat bermanfaat bagi peserta JKN , salah satunya dapat mengetahui potensi resiko penyakit kronis sedini mungkin bagi dirinya dan anggota keluarga.
SRK di isi dengan menjawab beberapa daftar pertanyaan tentang riwayat kesehatan diri sendiri, keluarga serta pola konsumsi sehari-hari. SRK dapat di isi oleh seluruh Peserta JKN yang aktif dengan usia minimal 15 tahun, pengisiannya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Pengisian SRK dapat di isi melalui Aplikasi Mobile JKN, Website Skrining Kesehatan, Chat Asistance BPJS Kesehatan (CHIKA), Aplikasi P Care FKTP maupun pengisian lembar SRK Manual. Hasil dari pengisian SRK dapat digunakan untuk pengobatan selanjutnya, jika hasil resiko rendah maka peserta dapat menjalankan pola hidup sehat, olahraga maupun konsultasi dengan dokter di FKTP. Jika hasil resiko tinggi maka peserta dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter di fktp maupun melakukan pemeriksaan lanjutan.
Tanah Laut merupakah salah satu Kabupaten yang menyelenggarakan Program JKN- KIS sejak tahun 2014, di mana saat ini Kabupaten Tanah Laut sudah mendapat predikat UHC (Universal Health Coverage). Kabupaten UHC merupakan kabupaten capaian penduduknya 97% sudah mendapatkan akses ke Jaminan Kesehatan Nasional. Capaian skrining kesehatan di wilayah Tanah Laut pertengahan Agustus 2023 saat ini sudah mencapai 57,67%. Secara umum jumlah fasilitas kesehatan yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 39, 22 di antaranya Puskesmas, 12 dokter praktek mandiri, 2 dokter gigi praktek mandiri, dan 3 Klinik Pratama termasuk di dalamnya Klinik Polres dan Klinik Poskes TNI. Berbicara jumlah kepesertaan, sebagian besar peserta terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas. Dimana Puskesmas memberikan pelayanan tingkat dasar , termasuk di dalamnya pelayanan skrining kesehatan. Skrining kesehatan dapat di lakukan melalui beberapa cara di antaranya melalui Aplikasi P Care yang sudah di tanamkan di Puskesmas, Melalui Web Skrining Kesehatan, menggunakan Aplikasi Mobile JKN maupun pengisian skrining kesehatan secara manual melalui form skrining yang di isi oleh peserta maupun melalui wawancara. Dalam perjalanany, pelaksanaan skrining kesehatan sudah di mulai sejak tahun 2019, namun perjalanannya masih belum terasa maksimal. Berdasarkan data capaian pengisian skrining riwayat kesehatan sampai dengan pertengahan Agustus 2023, adapun capaian hasil skrining riwayat kesehatan sebagai berikut.
Berdasarkan data tersebut, dari 22 Puskesmas yang ada di wilayah kerja Tanah Laut, 2 Puskesmas sudah berhasil mencapai target capaian skrining Riwayat Kesehatan sebesar 20% dari total peserta yang terdaftar , keberhasilan ini di torehkan oleh Puskesmas Tirta Jaya dan Puskesmas Kait- Kait, 3 Puskesmas dengan capaian terendah (di bawah 10% dari total target) Puskesmas Jorong, Puskesmas Kurau dan Puskesmas Tanjung Habulu, sisanya terdapat 17 Puskesmas dengan capaian 20 sd 90% dari target capaian SRK yang saat ini sedang berproses untuk mencapaian target sampai dengan akhir tahun 2023.
Di bawah kepemimpinan Ibu Rita Hidayati (Kepala Puskesmas Tirta Jaya ) dan Ibu Hj.Pujiah (Kepala Puskesmas Kait-Kait), melalui Kerjasama Tim mampu mencapai target skrining Riwayat Kesehatan lebih awal dan bahkan akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun. Sebagian besar keberhasilan pencapaian target skrining Riwayat Kesehatan merupakan kesadaran Tim di Puskesmas yang saling bahu membahu saling mengingatkan untuk pelaksanaan skinning Riwayat Kesehatan, seperti di Puskesmas Kait- Kait, di awal tahun Puskesmas sudah menunjuk petugas khusus yang melaksanakan KIE SRK baik di dalam Gedung maupun luar Gedung. Dimana petugas melakukan rekap pelayanan skirning Riwayat Kesehatan melalui halaman Aplikasi Primary Care, Web Skrining Riwayat Kesehatan maupun aplikasi Mobile JKN, sedangkan saat di luar Gedung petugas membawa form manual SRK. Form manual ini dapat di isi secara mandiri oleh peserta lalu di kumpulkan kembali. Tidak berbeda dengan upaya-upaya yang telah di lakukan oleh Puskesmas Kait-Kait, Puskesmas Tirta Jaya di bawah tim Bu Lilik , setiap pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas , maka anggota keluarga yang lain juga wajib untuk mengisi SRK. Puskesmas Tirta Jaya juga memiliki sebuah Tim.
Berdasarkan analisa yang di lakukan melalui kegiatan utilisasi review eksklusif, beberapa
Puskesmas yang belum mampu mencapai target SRK sampai dengan angka 50%, di
antaranya adanya persepsi kurangnya sumber daya manusia (sdm) di Puskesmas ,
tupoksi yang tumpang tindih antara satu program dengan program lain, serta belum ada
SEE FULL CASE STUDY
garis koordinasi yang terstruktur antara Pimpinan Puskesmas dengan pemegang program menjadi beberapa penyebab capaian SRK yang rendah. Kegiatan pelaksanaan SRK di kerjakan setelah adanya feedback rutin dari Kantor Kabupaten. Peran pemimpin juga menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan program JKN, regulasi dan dinamika begitu besar, sehingga feedback data , capaian , regulasi, kebijakan banyak dan cepat, sehingga jika pemimpin mampu untuk memilah dan mendelegasikan kepada tim akan terasa lebih mudah. Meminjam inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Asam Asam melalui pojok BPJS, juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi dalam percepatan pencapaian target skrining riwayat kesehatan. Melalui kepemimpinan Ibu Marliani, Puskesmas Asam Asam perlahan namun pasti mampu menjalankan pojok JKN, yang saat ini diyakni mampu untuk menangani beberapa pemberian informasi maupun layanan keluhan bagi peserta JKN, Mengakomodir entry pelayanan Primary Care. Tentunya pelayanan di lakukan secara real time bukan tanpa alasan, setiap waktu pergerakan data layanan jkn selalu di pantau oleh staf Kepresidenan, sudah barang tentu kita sebagai pemangku kesehatan di daerah juga mampu untuk memantau untuk perbaikan pelayanan JKN di daerah, perbaikan mutu layanan JKN tentu saja bukan tugas BPJS Kesehatan melainkan tanggung jawab semua lini, semoga tulisan menggugah beebrapa pemangku kepentinggan untuk berkontribusi untuk layanan JKN di Tanah Laut.
Berdasarkan analisa yang di lakukan melalui kegiatan utilisasi review eksklusif, beberapa Puskesmas yang belum mampu mencapai target SRK sampai dengan angka 50%, di antaranya adanya persepsi kurangnya sumber daya manusia (sdm) di Puskesmas , tupoksi yang tumpang tindih antara satu program dengan program lain, serta belum ada garis koordinasi yang terstruktur antara Pimpinan Puskesmas dengan pemegang program, menjadi beberapa penyebab capaian SRK yang rendah. Kegiatan pelaksanaan SRK di kerjakan setelah adanya feedback rutin dari BPJS Kesehatan.
Peran pemimpin di Puskesmas juga menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan program JKN. Tingginya perubahan dinamika kebijakan, ketentuan, isu-isu baru dalam program JKN belum diikuti dengan kecepatan untuk beradaptasi terhadap perubahan , menjadi kendala yang lazim ditemukan di berbagai Puskesmas. Namun dengan kemampuan seorang pemimpin dalam memilah dan mendelegasikan kepada Tim JKN akan terasa lebih mudah di selesaikan sesuai dengan tupoksi didalam Tim Puskesmas.
Meminjam inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Asam Asam melalui pojok BPJS, bisa menjadi salah satu alternatif solusi dalam percepatan pencapaian target skrining riwayat kesehatan. Melalui kepemimpinan Ibu Marliani, Puskesmas Asam Asam perlahan namun pasti mampu menjalankan pojok BPJS. Saat ini, Pojok BPJS mampu diandalkan untuk menangani beberapa keluhan dan kanal pemberian informasi peserta JKN yang memerlukan informasi yang lebih detail. Pemberian layanan ini dimaksimalkan agar, keluhan atau pertanyaan tidak dilakukan oleh Pasien saat di ruang periksa maupun ruang tindakan medis , dimana jika hal tersebut dilakukan akan dapat meningkatkan waktu tunggu bagi pasien lain, yang pada akhirnya mengurangi kesempatan bagi petugas lain untuk melakukan KIE Skrining riwayat kesehatan.
Setiap upaya upaya perbaikan yang di lakukan dalam program JKN-KIS tentunya untuk memastikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan nawacita Presiden RI, termasuk didalamya upaya promotif preventif melalui skirining awal riwayat kesehatan. Keberhasilan pelaksanaan SRK tentu sangat dipengaruhi oleh kesiapan Fasilitas Kesehatan dalam memberikan akses informasi, melakukan pencatatan dan melakukan monitoring serta layanan konsultasi hasil skirning lanjutan. Semua ini bertujuan agar Pemerintah daerah memiliki gambaran secara real time atas kondisi kinerja fasilitas kesehatan daerah mana yang benar-benar serius dalam menjalankan program JKN di daerah, perbaikan mutu layanan JKN tentu saja bukan tugas BPJS Kesehatan semata melainkan tanggung jawab semua pihak, semoga tulisan menggugah berbagai pemangku kepentinggan untuk berkontribusi untuk layanan JKN di Tanah Laut yang lebih baik. (BPJS/Rel)