VIDCON SOSIALISASI PENCEGAHAN MAFIA TANAH DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH DI PROPINSI KALSEL
Keterangan Gambar : Rabu, 29 Juli 2020 Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan menggelar Launcing Sosialisasi Pencegahan Mafia Tanah dan Penyerahan Sertifikat Tanah secara simbolis yang dilaksanakan di Gedung Idham Khalid Komplek Perkantoran Pemprov Banjarbaru.

VIDCON SOSIALISASI PENCEGAHAN MAFIA TANAH DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH DI PROPINSI KALSEL

Rabu, 29 Juli 2020 Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan menggelar Launcing Sosialisasi Pencegahan Mafia Tanah dan Penyerahan Sertifikat Tanah secara simbolis yang dilaksanakan di Gedung Idham Khalid Komplek Perkantoran Pemprov Banjarbaru.

Berhadir pada acara ini Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirinnoor, Wakil Kejaksaan Tinggi Propinsi Kalsel, perwakilan Kapolda Kalsel oleh Direktur Kriminal Umum Polda Kalsel, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Kalsel dan pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Kalsel.

Gubernur Kalimantan Selatan dalam sambutannya yang sekaligus membuka launcing Sosialisasi pencegahan mafia tanah dan penyerahan sertifikat tanah secara simbolis di Propinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas segala upaya semua pihak yang bekerja dalam menata pertanahan, khususnya program sertifikat tanah secara gratis.

Sahbirinnor menyampaikan, dengan sertifikat tanah masyarakat mempunyai kepastian hukum hak tanah yang dimiliki. Berdasarkan data informasi yang diterima, tahun 2020 ini Propinsi Kalsel akan mendapatkan 116.566 sertifikat secara gratis, ungkap Gubernur.

Gubernur Sahbirinnor berharap program ini akan terus berlanjut agar masyarakat lebih sejahtera.

Sementara itu Kakanwil BPN Propinsi Kalsel dalam penyampaiannya mengatakan dengan berkembangnya pembangunan dan rencana ibu kota negara maka perkembangan pertanahanpun semakin meningkat, salah satu permasalahannya adalah adanya mafia pertanahan yang dilakukan oleh para profesional yang terlatih dan ini perlu adanya antisipasi sedini mungkin.

Terkait hal antisipasi tersebut pihak BPN melaporkan bahwa Kementrian BPN, Kepolisian dan Kejaksaan sudah melakukan kerjasama, namun karena daerah Kalsel ini wilayahnya mempunyai kekhasan khusus maka rasanya perlu mensosialisasikan masalah mafia pertanahan ini secara masif, terpadu dan bekerja keras.

Acara ini diikuti oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan, Kepolisian Kalsel, Kejaksaan dan BPN Sekalimantan Selatan secara virtual.

Dari Kabupaten Tanah Laut acara ini diikuti Asisten Bidang Pemerintahan Setda Tanah Laut Bambang Kusudarisman, Kabag ren Polres Tanah Laut Syaiful Bahri, dan Kasi Penanganan sengketa masalah dan Pengendalian Pertanahan BPN Tanah Laut Miskiah. (Diskominfo Tala)

Bagikan halaman ini

Berita Lainnya