TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH TALA AKAN ATASI PENINGKATAN HARGA EMPAT JENIS KOMODITAS DI TANAH LAUT
Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tanah Laut bersama Bank Indonesia Kalimantan Selatan gelar Rapat secara virtual dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus evaluasi TPID Tahun 2020.
Acara dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Tala, Akhmad Hairin pada Kamis (26/11) di Ruang Barakat Lantai II Setda Tala, diikuti oleh TPID Tala dan Jajaran Bank Indonesia Kalimantan Selatan.
Rapat tersebut diawali dengan penyampaian progres inflasi di Kalimantan Selatan oleh Bank Indonesia (BI) Kalimantan Selatan dan dilanjutkan dengan penyampaian kegiatan teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menjaga supply bahan pokok di Tanah Laut.
Akhmad Hairin, usai rapat menjelaskan bahwa dari rapat tersebut diketahui ada empat komponen yang mempengaruhi tingkat inflasi di Tanah Laut berdasarkan laporan dari Bank Indonesia Kalimantan Selatan yaitu Ikan Gabus, daging ayam, Bahan Bakar Gas 3kg dan Minyak Goreng.
Hairin mengungkapkan Ikan Gabus yang menjadi komoditas kesukaan masyarakat Kalsel mengalami kenaikan harga karena belum bisa dibudidayakan sehingga akan dilakukan kerjasama bersama peternak atau nantinya melakukan budidaya mandiri.
Terkait daging ayam dijelaskan akan dikoordinasikan dengan Dinas Peternakan untuk mengatur distribusinya kembali, karena Tanah Laut merupakan penghasil industri ternak ayam. Sama halnya dengan Gas LPG 3Kg, pengelolaan distribusi akan dirancang kembali karena pada dasarnya Gas LPG 3Kg tidak untuk dijual bebas, namun dijual untuk kelompok-kelompok tertentu yang memenuhi kriteria.
Selanjutnya untuk minyak goreng yang menjadi komoditas nasional, Hairin menjelaskan Pemkab Tala akan bekerjasama dengan Bulog dengan pendirtribusiannya agar harga dapat dikendalikan.
"Kita juga minta kawan-kawan di Bappeda untuk merumuskan kebijakan makro, seperti apa mengatasi inflasi ini secara menyeluruh, tidak lagi spot-spot, kalau spot-spot ditangani dinas untuk teknisnya, kebijakan makronya ada di Bappeda," pungkas Hairin. (Diskominfo Tala)