Tim KemenPANRB Lakukan Verifikasi Lapangan Menuju WBK di Disnakerind Tanah Laut
Pelaihari – Dalam rangka verifikasi lapangan penilaian integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melakukan kunjungan langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) Kabupaten Tanah Laut pada Kamis (02/10/2025).
Tim penilai yang hadir terdiri dari Endy Christian Mahardika, Willy Rifokto Kesuma Dharmawan, dan Pradina Moana. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta integritas dan transparansi di lingkungan Disnakerind Tanah Laut benar-benar berjalan secara nyata dan berkelanjutan.
Dalam proses verifikasi lapangan tersebut, tim evaluator menyampaikan sejumlah apresiasi positif atas capaian dan inovasi yang telah dilakukan oleh Disnakerind Tala. Namun demikian, mereka juga memberikan beberapa masukan konstruktif sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan layanan ke depan.
"Penilaian ini merupakan momen penting bagi seluruh jajaran Disnakerind untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat," ujar salah satu perwakilan Disnakerind dalam sambutannya.
Lebih lanjut, pihak Disnakerind Mansuri menegaskan bahwa mereka akan terus menyempurnakan pelayanan, khususnya dalam pengelolaan dan pemantauan data kependudukan serta layanan ketenagakerjaan dan industri di daerah.
Kepala Disnakerind, Mansuri juga menyampaikan bahwa apresiasi yang diberikan harus dijaga dan ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
Sementara itu, Endy Christian Mahardika, selaku Ketua Tim Evaluator Nasional KemenPANRB, menyatakan bahwa Kabupaten Tanah Laut telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam bidang pelayanan publik.
Endy menekankan bahwa predikat WBK maupun WBBM bukan sekadar penghargaan, tetapi merupakan bentuk pengakuan atas konsistensi dan komitmen instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.