Pemkab Tanah Laut Gelar FGD Perencanaan ...

Pelaihari – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro sebagai bagian dari upaya strategis pembangunan ketenagakerjaan lima tahun ke depan. Kegiatan ini digelar di Pelaihari pada Kamis (15/05/2025), dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Kepala Disnakerind, Masturi, dalam laporannya menekankan pentingnya perencanaan tenaga kerja sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh sejumlah regulasi seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, serta Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2021.

"Perencanaan tenaga kerja terbagi dua, yakni RTK Makro yang bersifat strategis dan disusun lima tahunan oleh pemerintah daerah, serta RTK Mikro yang seharusnya disusun oleh badan usaha setiap tahun. Kita masih menghadapi tantangan dalam mendorong perusahaan-perusahaan menyusun RTK Mikro," jelas Masturi.

Ia juga menyampaikan bahwa perencanaan tenaga kerja makro ini akan menitikberatkan pada empat dimensi utama: pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Di dalamnya mencakup berbagai indikator seperti produktivitas, pelatihan dan kompetensi, hubungan industrial, pengupahan, hingga jaminan sosial.

Salah satu indikator yang disorot adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tanah Laut yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data yang disampaikan, TPT turun dari 4,17% pada 2022 menjadi 3,43% pada 2024. Angka ini tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat provinsi maupun nasional.
Dalam perencanaan lima tahun mendatang, program unggulan Bupati Tanah Laut juga menjadi perhatian, terutama Program Unggulan ke-8 yang mendorong pelatihan tenaga kerja berbasis komunitas, termasuk Karang Taruna dan kelompok disabilitas.

FGD yang dibuka oleh Bupati diwakili Pj Sekretaris Daerah (Sekda) dihadiri oleh berbagai perwakilan dari OPD, lembaga pendidikan tinggi, asosiasi pengusaha seperti APINDO dan KADIN, hingga lembaga pelatihan kerja baik milik pemerintah maupun swasta. Hadir pula perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai mitra strategis perlindungan tenaga kerja.
Dalam sambutannya yang dibacakan Pj. Sekda, Ismail Fahmi, Bupati Tanah Laut menyampaikan, FGD ini merupakan bagian dari proses strategis dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut. Bupati juga menekankan pentingnya dokumen perencanaan tenaga kerja makro sebagai kompas dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di masa mendatang.
“Pembangunan ketenagakerjaan adalah aspek fundamental dalam pembangunan daerah. Melalui FGD ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta antisipasi terhadap perubahan pasar kerja akibat globalisasi dan teknologi,” sebutnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengajak seluruh stakeholder, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk turut berkontribusi aktif dalam proses perencanaan ini.
Menutup sambutannya, Bupati berharap agar FGD ini mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret, aplikatif, dan menjawab tantangan nyata yang dihadapi Kabupaten Tanah Laut.
Ismail Fahmi juga menambahkan, FGD ini juga menjadi bagian penting dalam pengumpulan data dan masukan untuk RPJMD yang akan disahkan paling lambat Agustus tahun ini. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja lima tahun mendatang juga dibahas, termasuk perhatian terhadap para pencari kerja baru yang diperkirakan muncul selama periode tersebut.
“Semoga diskusi ini bisa menjadi solusi bagi kita semua untuk memperluas kesempatan kerja di Tanah Laut,” tutupnya. (Diskominfostasan Tala)