BMKG Paparkan Prediksi Musim Kemarau 2025, Pemkab Tanah Laut Siapkan Langkah Antisipasi Dini
Pelaihari – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengikuti kegiatan Zoom Meeting Press Conference Prediksi Musim Kemarau 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis, (17/04/2025). Kegiatan yang berlangsung di VIP Lounge Kantor Bupati Tanah Laut ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari perangkat daerah dan instansi terkait yang memiliki peran strategis dalam penanganan dampak musim kemarau.
Peserta yang hadir diantaranya Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Andris Evony, Kepala Satpol PP dan Damkar, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, perwakilan dari BAPPERIDA, Kepala Daops Manggala Agni beserta anggota, perwakilan Polres Tanah Laut melalui Bag Ops, serta Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Sambutan pertama disampaikan oleh Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, Klaus Johanes Apoh Damanik, S.T., M.P., dan dilanjutkan dengan sambutan serta pembukaan resmi oleh Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG, Dr. Fachri Rajab, S.Si., M.Si.
Materi utama disampaikan oleh Khairullah, M.Si., Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya dari Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, yang memaparkan prediksi awal musim kemarau untuk wilayah Tanah Laut. Berdasarkan pemantauan BMKG, musim kemarau diperkirakan mulai terjadi pada bulan Agustus 2025, dengan wilayah paling barat diprediksi mengalami kemarau lebih awal, yakni pada bulan Mei. Puncak musim kemarau secara umum terjadi pada bulan Agustus, namun di wilayah timur Tanah Laut dapat berlangsung hingga Oktober. Musim kemarau tahun ini diperkirakan bersifat normal dengan durasi antara 7 hingga 9 dasarian (70–90 hari).
Menanggapi prediksi tersebut, BMKG merekomendasikan agar seluruh pihak mulai mempersiapkan langkah-langkah mitigasi secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menanggapi serius imbauan tersebut dengan menyusun langkah antisipasi yang melibatkan berbagai sektor.
Seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang akan menyesuaikan jadwal tanam di wilayah terdampak dengan mengutamakan penggunaan varietas tanaman yang tahan kekeringan. Selain itu, pemetaan daerah rawan kekeringan dan sosialisasi kepada petani mengenai pola tanam adaptif menjadi prioritas agar potensi gagal panen dapat diminimalisir.
BPBD Kabupaten Tanah Laut bersama instansi terkait seperti Manggala Agni dan TNI/Polri akan memperkuat sistem deteksi dini dan patroli terpadu untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah yang telah diidentifikasi rawan. Penyediaan peralatan pemadaman serta pelatihan kepada masyarakat juga menjadi bagian dari strategi pencegahan.
Dari sisi ketersediaan air, SKPD terkait dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumur bor, termasuk melakukan pemeliharaan embung dan saluran irigasi. Langkah-langkah penghematan dan distribusi air bersih akan diprioritaskan pada wilayah yang berpotensi mengalami penurunan debit air secara signifikan.
Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, termasuk kemungkinan peningkatan kasus ISPA akibat kabut asap. Edukasi publik mengenai pola hidup sehat serta pembagian masker di daerah terdampak menjadi bagian dari upaya mitigasi dampak tidak langsung musim kemarau.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat, dapat berperan aktif dalam mendukung langkah antisipasi ini. Kolaborasi lintas sektor dan kesiapsiagaan sejak dini diharapkan dapat meminimalkan dampak musim kemarau dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian, lingkungan, serta kesehatan masyarakat di Bumi Tuntung Pandang. (Diskominfostasan Tala)