BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (16/4/2026) di Soreang Kabupaten Bandung.
Wakil Bupati Tanah Laut HM Zazuli dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas paparan komprehensif dari Bank Indonesia serta masukan dari para peserta.
“Paparan yang disampaikan sudah sangat lengkap, dari berbagai level permasalahan yang memang kita alami bersama. Namun yang paling penting adalah rekomendasi yang dihasilkan, karena itu yang menjadi arah kebijakan kita ke depan,” ujarnya.
Berdasarkan paparan dari Ekonom Ahli Bank Indonesia, Erwin Syafii, pada Maret 2026 inflasi Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 0,50 persen (month to month), lebih rendah dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 0,86 persen. Secara tahunan, inflasi Kalsel berada di angka 4,83 persen (year on year).
Sementara itu, Kabupaten Tanah Laut mencatat inflasi bulanan sebesar 1,15 persen (mtm) atau menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan, dengan inflasi tahunan sebesar 4,30 persen (yoy). Tekanan inflasi masih didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama komoditas pangan seperti beras, cabai rawit, ikan nila, dan telur ayam ras.
Menanggapi kondisi tersebut, Wabup Zazuli menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mencapai target pengendalian inflasi daerah.
“Kita memiliki target yang harus dicapai, sehingga perlu kerja bersama dan koordinasi yang kuat, termasuk dengan DPRD, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis, terutama yang berkaitan dengan rantai pasok pangan.
“Kita harus benar-benar memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran, karena persoalan ini menyangkut distribusi dan ketersediaan barang di lapangan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga menekankan pentingnya penguatan komunikasi dan transparansi informasi antar pemangku kepentingan. Ia mengungkapkan masih adanya perbedaan informasi terkait harga dan distribusi barang di lapangan yang perlu segera dibenahi.
“Ke depan kita perlu membangun sistem informasi berbasis digital atau dashboard yang bisa diakses secara real time. Dengan begitu, kita bisa memantau harga, pasokan, dan distribusi secara cepat dan mengambil keputusan yang lebih tepat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan terus mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program seperti pelaksanaan pasar murah, gerakan pangan murah, serta penguatan sinergi dengan Bank Indonesia, Bulog, dan instansi terkait lainnya.
“Kalau kita terus duduk bersama, berdiskusi, dan saling memberikan masukan seperti ini, saya yakin berbagai persoalan bisa kita selesaikan,” tutupnya. (Diskominfostasan Tala)
