Pelaihari – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengikuti kegiatan Sosialisasi Assessment Center PNBP Polri, Senin (27/4/2026) di Aula BKSDM Tanah Laut, Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat daerah dan perwakilan dari Polda Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah daerah.
Mewakili Bupati Tanah Laut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M., M.P, hadir bersama Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP. Turut hadir pula Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Zaki Yamani, S.Pt, M.M., Plt Kepala Bapperida Afrizal Akbar, S.H., serta Inspektur Inspektorat Andi Mashabi, AP, M.M.
Dari pihak Kepolisian, sosialisasi disampaikan oleh tim dari RO SDM Polda Kalimantan Selatan, di antaranya Kasubbag Kompeten Bagbinkar Saparyanto, S.H., M.H., Paur Subbag Kompeten Achwadi, S.Kom., M.M., serta Bamin Herli Muttaqin H., A.Md., dan Adha. Mereka memaparkan berbagai keunggulan layanan Assessment Center Polri yang telah dilengkapi sarana dan prasarana modern seperti ruang CAT, LGD, BEI, ruang meeting, hingga dukungan sistem digital dan server yang terintegrasi.
Selain fasilitas yang lengkap, Assessment Center Polri juga menawarkan sejumlah keunggulan lain, seperti tidak memerlukan proses tender, biaya yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, serta fleksibilitas waktu dan lokasi pelaksanaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Seluruh asesor yang terlibat juga telah memiliki sertifikasi kompetensi, sehingga menjamin objektivitas dan profesionalitas dalam proses penilaian.
Dalam kesempatan tersebut, Akhmad Hairin menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil sosialisasi dengan menyampaikan seluruh pemaparan kepada Bupati Tanah Laut. Hal ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di daerah.
Assessment sendiri merupakan metode strategis untuk mengukur sekaligus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur negara, termasuk PNS, dalam menentukan kelayakan menduduki suatu jabatan. Dengan adanya proses ini, diharapkan setiap pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai, sehingga mampu menjalankan tugas secara optimal dan profesional. (Diskominfostan Tala)
